ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT SAMPAH DI WILAYAH PESISIR JAKARTA

Abstrak

Pencemaran laut akibat sampah di wilayah pesisir Jakarta, khususnya Teluk Jakarta, merupakan isu lingkungan serius yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Mayoritas sampah laut berasal dari aktivitas daratan yang terbawa aliran sungai, dengan plastik sekali pakai sebagai jenis dominan. Kajian ini bertujuan menganalisis efektivitas regulasi dan instrumen hukum dalam pencegahan serta penanggulangan pencemaran laut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta regulasi turunan lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif kerangka hukum sudah cukup komprehensif, namun implementasi masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi kelembagaan, penegakan hukum yang tidak konsisten, rendahnya partisipasi publik, dan minimnya keterlibatan industri dalam extended producer responsibility. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi tata kelola lingkungan melalui pembentukan otorita khusus pengelolaan Teluk Jakarta, penegakan sanksi pidana yang lebih konsisten, penguatan sistem pemantauan berbasis data, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian sampah laut tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan